Dasar Hukum Penyelenggaraan Rekam Medis

Dasar Hukum Penyelenggaraan Rekam Medis

Dasar hukum penyelenggaraan rekam medis atau biasa juga disebut dasar hukum rekam medis di Indonesia secara hierarki bersumber kepada undang-undang dasar 1945, undang-undang baik yang non kesehatan maupun undang-undang tentang kesehatan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri atau instruksi menteri atau keputusan menteri non kesehatan maupun keputusan menteri kesehatan, dan peraturan lain yang ada di bawahnya sesuai dengan kebijakan daerah setempat.

Dasar hukum penyelenggaraan rekam medis atau dasar hukum rekam medis di sini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan rekam medis, yaitu tentang pengelolaan rekam medis, tentang tenaga kesehatan, dan tentang tunjangan fungsional perekam medis.

Berikut dasar hukum penyelenggaraan rekam medis atau dasar hukum rekam medis tersebut :


UU RI Nomor : 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Bab I : Ketentuan Umum, Pasal : 1
Ayat 4, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau ejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Ayat 5, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
Ayat 6, Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
Download...


UU RI Nomor : 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit

Bab VIII : Kewajiban dan Hak, Bagian Kesatu : Kewajiban, Pasal 29
Ayat 1, Setiap rumah Sakit mempunyai kewajiban :, butir h : menyelenggarakan rekam medis;
Download...


UU RI Nomor : 29 Tahun 2004, Tentang Praktik Kedokteran

Bab VII : Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Bagian Ketiga : Pemberian Pelayanan, Paragraf 3 : Rekam Medis, Pasal 46
Ayat 1, Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
Ayat 2, Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah selesai menerima pelayanan kesehatan.
Download...


UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Uu kesehatan no 36 ini merupakan uu kesehatan pengganti UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Bab I : Ketentuan Umum, Pasal 1
Ayat 6, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Bab V : Sumber Daya Di Bidang Kesehatan, Bagian Kedua : Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pasal 34
Ayat 2, Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.
Download...


UU RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Merupakan undang-undang pengganti UU RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang kearsipan.
Bab I : Ketentuan Umum, Pasal 1
Ayat 24, Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
Download...



PP RI Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

PP RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
Bukan uu tenaga kesehatan, tetapi pp nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

PP RI Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis.



Tutorial Budidaya Jamur Tiram - Peluang Usaha






PerMenKes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis

Dalam permenkes no 269 tahun 2008 ini, terdapat lebih lengkap terkait penyelenggaraan rekam medis, yaitu mulai dari definisi, isi minimal rekam medis pada macam-macam sarana pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sk menteri kesehatan ini merupakan terjemahan dari peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan rekam medis.
Download...


PerMenKes RI Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

PerMenKes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Merupakan pengganti PerMenKes RI Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik

KepMenKes RI Nomor 377/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan

KepMenKes RI Nomor 034/Birhup/1972 Tentang Perencanaan Dan Pemeliharaan Rumah Sakit

KepMenKes RI Nomor 134/Menkes/SK/IV/1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit

Keputusan Bersama MenKes Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
048/MENKES/SKB/I/2003, Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekam Medis Dan Angka Kreditnya

KepMenPan RI Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis Dan Angka Kreditnya

SK DirJen YanMed RI Nomor 78 Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis

SK DirJen YanMed RI Nomor HK.00.05.1.4.0074 Tahun 1996 (19 Februari 1996) Tentang Penggunaan ICD 10 Di RS

Download...

SK MenKes RI Nomor 50/MENKES/SK/I/1998 (13 Januari 1998) Tentang Pemberlakuan Klasifikasi Statistik Internasional Mengenai Penyakit Revisi Kesepuluh

Download...



SE DirJen YanMed RI Nomor HK.00.06.1.5.01160 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar Dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis

Download...




Instruksi Kapolri Nomor Pol. Inst./E/20/IX/1975 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pencabutan Visum et Repertum.

Konsil Kedokteran Indonesia, Tentang Manual Rekam Medis


Comments:
Name
Email
Comment
 
Note : Your email will not be shared or viewed.



Copyright 2011 www.kristianusrianto.com
www.kristianusrianto.com | Privacy Policy And Disclaimer | Contact Us | Sitemap